Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Barat menilai langkah aparat kepolisian dalam menindak persoalan tambang ilegal di Sumbar masih sebatas seremonial dan belum menyentuh aktor utama di balik aktivitas tersebut.
Hal itu disampaikan Ketua DPD GMNI Sumbar, Fikri, usai menggelar aksi unjuk rasa di Mapolda Sumbar, Senin (8/6/2026) sore.
Menurut Fikri, tindakan yang dilakukan aparat sejauh ini dinilai hanya untuk meredam kemarahan publik tanpa mengungkap pihak-pihak yang selama ini diduga menjadi pemodal maupun pelindung tambang ilegal.
“Bagi kami, ini hanya kemarahan sesaat dan upaya meredam kemarahan publik. Kami melihat situasi di lapangan dan memantau berbagai pemberitaan media. Aparat kepolisian yang turun hari ini kami nilai masih sebatas seremonial,” ungkapnya.
Ia menegaskan, penindakan yang dilakukan harus menyentuh akar persoalan, termasuk mengungkap siapa pemilik tambang, investor, hingga pihak yang diduga membekingi aktivitas tambang ilegal di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
“Kalau memang serius, lakukan penindakan secara adil. Ungkap siapa yang memiliki tambang-tambang tersebut di seluruh daerah di Sumbar. Masyarakat berhak mengetahui siapa yang berada di balik semua ini. Investor dan pemodalnya juga harus diproses sesuai hukum agar kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum kembali pulih,” tegasnya.
Aksi GMNI Sumbar dimulai sekitar pukul 15.30 WIB di halaman Mapolda Sumbar. Kedatangan massa disambut langsung Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol. Solihin, yang kemudian berdialog dengan perwakilan mahasiswa.
Diskusi antara mahasiswa dan jajaran Polda Sumbar berlangsung hampir dua jam. Setelah menyampaikan tuntutan dan aspirasi mereka, massa aksi akhirnya membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 17.29 WIB.
GMNI berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan langkah konkret, termasuk mengusut tuntas jaringan pemodal dan pihak yang diduga berada di balik praktik tambang ilegal di Sumatera Barat.
