Melalui media daring, pada Jumat, 30 Januari 2025. Alumni Intermediate Training HMI Cabang Bukittinggi tahun 2025 mengangkat isu yang selalu dipandang hangat dalam meja perdiskusian yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kegiatan “Diskusi Kader” dengan tema “Polemik Makan Bergizi Gratis Serta Peran Kader LK2 Terhadap Daerah Asal”.
Melalui kegiatan yang dimoderatori oleh Aqmal Marzuki (Kader HMI Cabang Padang) dihadiri lebih 30 peserta dari berbagai Provinsi di Sumatera serta dari berbagai unsur baik Kader HMI maupun Masyarakat Umum yang mengutarakan keresahan, pendapat, analisis, serta saran-sarannya terkait Program MBG.
Diskusi lintas cakrawala yang mempertemukan kader HMI se-Sumatera ini bukan sekadar ajang temu kangen organisasi. Ia adalah manifestasi dari kegelisahan intelektual terhadap satu narasi besar yang kini tengah menyita ruang publik: Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebuah kebijakan yang secara permukaan tampak sangat humanis, namun jika dibedah dengan pisau analisis yang tajam, menyimpan sederet kerumitan sistemik yang menantang nalar kritis kita.
Program MBG bukan sekadar urusan memindahkan nasi dan lauk ke atas meja siswa. Di balik piring-piring tersebut, terdapat pertaruhan besar antara ambisi politik pusat dan realitas ekonomi di daerah.
Kita dihadapkan pada sebuah dilema regulasi yang harus berkejaran dengan efektivitas implementasi. Apakah skema ini akan menjadi area subur bagi pengentasan stunting, atau justru bertransformasi menjadi beban fiskal yang membelenggu APBD di daerah-daerah asal kita, mulai dari ujung Aceh hingga sudut Papua?
Secara multidimensi, kebijakan ini menciptakan efek domino yang luar biasa. Pemerintah dipaksa memutar otak dalam realokasi anggaran; penyelenggara pendidikan dibebani tugas manajerial baru yang berpotensi mendistorsi fokus pedagogis; sementara orang tua siswa berdiri di ambang harapan antara perbaikan gizi anak dan ketidakpastian kualitas pangan yang disajikan. Di sini, MBG bukan lagi sekadar isu kesehatan, melainkan isu ekonomi kerakyatan dan stabilitas sosial yang menyentuh urat nadi masyarakat paling bawah.
Dari keberlangsungan diskusi ini, selain adanya dampak minus yang keluar dari sudut pandang dan analisis peserta, ada juga beberapa poin-poin positif yang terekam dari pelaksanaan MBG di beberapa daerah terkhusus Pulau Sumatera yaitu baik dari lapangan pekerjaan maupun pasar pertanian dan peternakan yang tersentuh baik oleh program MBG.
Namun kita kembalikan kepada analisis serius, dari berbagai polemik program ini, apakah layak dan urgen untuk dilaksanakan dan apakah layak untuk tetap dipertahankan? Mayoritas peserta diskusi sependapat untuk sebaiknya ada evaluasi dari pemerintah untuk sebaiknya mengalokasikan seluruh dana Program MBG kedalam program baru yang lebih efektif dan efisien untuk menyentuh akar permasalahan dalam keberlangsungan pendidikan di Indonesia, sebagai contoh untuk tidak membebani pendidikan 12 tahun serta mengedepankan kesejahteraan guru dan penguatan kompetensi guru di Indonesia.
Namun, di tengah hiruk-pikuk polemik tersebut, di manakah posisi kader HMI? Terkhusus bagi mereka yang telah menempuh jenjang Latihan Kader II (LK2), tanggung jawab yang dipikul jauh lebih berat daripada sekadar menjadi penonton kebijakan. Kader HMI harus mampu memposisikan diri sebagai intermediary actor-jembatan strategis yang menghubungkan diskursus elite kebijakan pusat dengan kebutuhan riil dalam masyarakat.
Kita dituntut untuk melakukan “Reconquista” intelektual terhadap daerah asal. Bukan sekadar mengkritik tanpa data, melainkan merumuskan peran konkret: mengawal transparansi dana, memastikan keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok pangan, hingga menjadi mitra kritis pemerintah agar program ini tidak menjadi “proyek kepentingan” yang layu sebelum berkembang atau memastikan kelayakan program ini untuk tetap dilanjutkan atau diberhentikan.
Penulis : Aqmal Marzuki (Insan Cita HMI Cabang Padang)
