PADANG — Malam itu, di Rumah Gadang AFTA, sekitar puluhan anak muda berkumpul. Mereka bukan hendak berpesta. Mereka datang membawa keresahan yang sama: gelar sarjana di tangan, tetapi pintu kerja tertutup rapat.
Forum bertajuk “BACRIT 3: Sarjana Generasi Z Membludak, Loker Sumbar Dimana?” yang digelar Idealiz Indonesia pada 9 Mei 2026 itu menjadi ruang bagi suara-suara yang selama ini hanya bergema di media sosial. Para panelis dari perwakilan pemerintah, pengusaha, organisasi buruh, hingga aktivis kepemudaan duduk berhadapan dengan generasi yang menghadapi ketidakpastian ekonomi paling nyata: lulusan perguruan tinggi yang tidak terserap pasar kerja.
Paradoks di Balik Angka
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) provinsi ini mencapai 5,51 persen per Februari 2026 (sumbarkita.id). Angka itu memang turun tipis dibanding tahun sebelumnya, tetapi menyimpan ironi: lulusan diploma dan sarjana justru menyumbang porsi pengangguran tertinggi.
Per Agustus 2025, TPT lulusan Diploma I/II/III tercatat 8,03 persen, sementara lulusan Diploma IV hingga S3 menyentuh 7,82 persen (sumatra.bisnis.com). Artinya, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar pula risiko menganggur di Ranah Minang.
“Kita menyaksikan paradoks yang menyakitkan,” ujar Arif Zulpriansyah Siregar, Panglima Idealiz Indonesia, membuka diskusi. “Ekonomi Sumatera Barat tumbuh di atas 5 persen, tetapi angka pengangguran ikut naik. Pertumbuhan itu untuk siapa?”
Fenomena ini bukan khas Sumatera Barat. Secara nasional, data Sakernas Februari 2024 mencatat 3,6 juta pengangguran berasal dari Gen Z usia 15-24 tahun nyaris separuh dari total 7,2 juta penganggur terbuka di Indonesia (Berkas Bidang Kesra DPR RI).
Mismatch: Ketika Kampus dan Industri Tak Berbicara
Arnov Tri Hartanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, mengakui persoalan utama terletak pada ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. “Dunia pendidikan harus mengubah kebiasaan termasuk soal kedisiplinan. Keterlambatan yang ditoleransi di kampus tidak berlaku di tempat kerja,” katanya.
Sejak 2012, pemerintah pusat telah mendorong penyelarasan kurikulum dengan standar kompetensi kerja. Namun implementasinya tertatih. Perguruan tinggi di Sumatera Barat, menurut Arnov, belum sepenuhnya mampu mencetak lulusan dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri.
Kevin Prayoga, Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia (PII), lebih tajam. “Kampus seharusnya menjadi tempat mendiskusikan realitas, bukan sekadar mengejar ijazah. Tetapi hari ini banyak mahasiswa apatis, enggan menyuarakan persoalan bersama.”
Kritik senada muncul dari Ahmad Hafiz, CEO PT Witbox Creatif Media. “Kalau hari ini kita wisuda, besok belum tahu mau ngapain, itu gagal. Banyak sarjana kita tidak qualified sesuai kebutuhan industri,” ujarnya blak-blakan.
Riset menunjukkan fenomena ini bukan sekadar keluhan anekdotal. Studi di Universitas Bung Hatta mengonfirmasi bahwa tingkat pendidikan di Sumatera Barat justru berpengaruh positif terhadap pengangguran terdidik indikasi kuat adanya mismatch antara lulusan dan pasar kerja (repository.bunghatta.ac.id).
Struktur Ekonomi yang Rapuh
Rully Eka Putra, Ketua DPD KSPSI Sumatera Barat, membawa data yang lebih mengkhawatirkan. Dari sekitar 2,3 juta pekerja di provinsi ini, mayoritas berada di sektor informal tanpa jaminan sosial, tanpa perlindungan hukum.
“Sumatera Barat masuk 10 besar pengangguran tertinggi di Indonesia,” kata Rully. “Banyak lowongan kerja yang tidak dibuka secara transparan. Posisi strategis hanya beredar di kalangan internal. Yang dibuka untuk umum justru pekerjaan kasar di bawah terik matahari.”
Ia menuntut peraturan daerah yang mewajibkan perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Saat ini, kata Rully, banyak pekerja dari luar daerah bahkan luar negeri yang mengisi posisi di perusahaan-perusahaan Sumatera Barat, termasuk di dapur-dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kevin Philip, perwakilan Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Sumatera Barat, mengakui persoalan mental dan mindset turut menjadi hambatan. “Definisi sukses menurut banyak anak muda kita masih: kuliah, pulang, kerja PNS. Padahal peluang di UMKM dan sektor kreatif sangat besar.”
Jaminan Tradisional yang Tergerus
Azmi, mahasiswa S2 Universitas Andalas, membawa perspektif berbeda dari lantai diskusi. Ia mengingatkan bahwa dalam struktur tradisional Minangkabau, tidak ada diksi “buruh” atau “pengangguran”. Sistem Nagari menjamin kesejahteraan anak nagari melalui tanah ulayat dan harta pusaka.
“Persoalannya, paradigma itu sudah bergeser. Tanah ulayat hanya dimanfaatkan untuk pertanian tradisional, tidak dikembangkan untuk kesejahteraan yang lebih luas,” kata Azmi. “Kita perlu merumuskan ulang sistem Nagari agar relevan dengan tantangan hari ini.”
Pandangan ini menyentuh akar persoalan yang lebih dalam: Sumatera Barat memiliki modal sosial dan budaya yang kuat, tetapi belum ditransformasikan menjadi sistem ekonomi yang mampu menampung generasi terdidiknya.
Menuju Solusi Kolektif
Forum BACRIT 3 tidak sekadar menjadi ajang keluh-kesah. Para panelis dan peserta sepakat pada beberapa rekomendasi awal:
- Penguatan ekosistem UMKM sebagai tulang punggung penyerapan tenaga kerja. Sumatera Barat memiliki keunggulan komparatif dengan hadirnya jaringan ritel lokal seperti Budiman dan Adiak Mart yang tidak dimiliki daerah lain.
- Sertifikasi kompetensi harus menjadi bagian integral kurikulum perguruan tinggi, bukan sekadar pelengkap.
- Transparansi lowongan kerja perlu diatur melalui peraturan daerah, termasuk mekanisme zonasi perekrutan untuk melindungi tenaga kerja lokal.
- Dialog berkelanjutan antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi kepemudaan agar tidak terjadi miss-komunikasi yang selama ini menghambat solusi.
Chaydirul Yahya, Ketua GP Ansor Sumatera Barat, menyampaikan bahwa organisasinya telah membentuk badan usaha milik Ansor untuk melindungi kader-kadernya dari ketidakpastian ekonomi. “Kami sadar, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Organisasi harus menjadi inkubator ekonomi bagi anggotanya.”
Catatan Penutup
Diskusi di Rumah Gadang AFTA malam itu berakhir menjelang tengah malam. Tidak ada solusi instan yang lahir. Tetapi setidaknya, ada kesadaran yang mulai tumbuh: krisis penyerapan tenaga kerja muda bukan sekadar masalah individu pencari kerja, melainkan persoalan struktural yang membutuhkan respons kolektif.
Pertanyaan yang ditinggalkan forum ini tetap menggantung: ke mana arah pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi Sumatera Barat akan dibawa, ketika generasi paling terdidik dalam sejarahnya justru menghadapi ketidakpastian paling besar?
Idealiz Indonesia adalah platform diskusi anak muda yang berfokus pada isu-isu strategis dengan pendekatan analitis. BACRIT (Banyak Cerita) merupakan program rutin yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk mendiskusikan persoalan publik.
Reporter & Editor :
Aqmal M Zuki
