Sumbarzone.com — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meski kondisi keuangan daerah terbatas. Pernyataan ini disampaikannya saat meresmikan Kantor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bank Nagari) pada Minggu (17/8/2025).
Dilansir dari Katasumbar.com, Mahyeldi menekankan bahwa meskipun dana transfer dari pemerintah pusat berkurang, menaikkan PBB bukan menjadi pilihan. Pemprov Sumbar memilih untuk menggali potensi pendapatan dari sektor lain, terutama investasi.
“Kami ingin masyarakat tetap nyaman tanpa beban pajak baru, sementara pendapatan daerah tetap bertumbuh melalui investasi,” kata Mahyeldi.
Ia menambahkan, setiap perusahaan yang berinvestasi di Sumbar diharuskan memiliki kantor di provinsi. Kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi warga lokal.
“Kehadiran investor tidak hanya menambah PAD, tapi juga menciptakan kesempatan kerja yang langsung dirasakan masyarakat. Inilah yang kami dorong,” ujarnya.
Mahyeldi juga menegaskan bahwa sektor pariwisata menjadi fokus utama. Investasi di bidang ini dinilai mampu memberi efek berantai bagi UMKM, perhotelan, transportasi, dan berbagai sektor pendukung lainnya.
“Pariwisata membuka peluang kerja baru, terutama bagi generasi muda. Ini menjadi salah satu strategi kami untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tambah Mahyeldi.
Dengan strategi ini, Mahyeldi optimistis pertumbuhan ekonomi Sumbar tetap terjaga tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan pajak.
