Padang | SumbarZone.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat mencatat pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2025 sebesar 3,37 persen, melambat dibandingkan capaian tahun 2024 yang mencapai 4,37 persen. Perlambatan ini mencerminkan masih rapuhnya mesin pertumbuhan daerah, terutama dari sisi belanja pemerintah dan investasi.
Kepala BPS Sumbar, Nurul Hasanudin, menyampaikan hal tersebut dalam Berita Resmi Statistik (BRS), Kamis (5/2/2026). Ia menjelaskan, dari sisi produksi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 15,58 persen, namun lonjakan sektor ini belum cukup kuat untuk menahan pelemahan sektor-sektor strategis lainnya.
Dari lima sektor unggulan perekonomian Sumbar, tiga sektor—Pertanian, Perdagangan, dan Industri Pengolahan—masih menunjukkan tren pertumbuhan positif. Sementara dua sektor lain yang selama ini berperan besar dalam pergerakan ekonomi daerah, yakni Transportasi dan Konstruksi, justru menjadi titik perhatian karena kinerjanya melemah.
Belanja Pemerintah Tertekan, Ekspor Jadi Penopang
Dari sisi pengeluaran, Nurul mengungkapkan bahwa investasi fisik dan konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sepanjang 2025. Belanja pemerintah tercatat turun 4,51 persen, mencerminkan rendahnya daya dorong fiskal terhadap perekonomian daerah.
Sebaliknya, kinerja ekspor luar negeri menjadi penopang utama pertumbuhan dengan lonjakan hingga 17,06 persen. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh meningkatnya volume ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang mengangkat kinerja sektor industri pengolahan.
“Dari lima sektor unggulan, hanya tiga yang mampu menjaga tren positif. Dua sektor lainnya—transportasi dan konstruksi—perlu perhatian serius karena berpengaruh langsung terhadap pergerakan ekonomi daerah,” ujar Nurul.
Ia menambahkan, kontraksi belanja pemerintah sebagian tertahan oleh pertumbuhan Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 3,2 persen, yang ditopang aktivitas lembaga non-profit.
Serapan Anggaran Masih Jadi Masalah
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumbar, Mohammad Dody Fachrudin, menilai bahwa persoalan utama pada 2025 bukan hanya pada besaran anggaran, tetapi pada kualitas belanja dan kecepatan penyerapan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Ia menyebutkan, realisasi belanja negara di Sumbar pada 2025 mencapai 96,28 persen dari pagu, masuk kategori sangat baik. Namun, kualitas belanja dinilai masih perlu ditingkatkan agar benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
“Dengan kondisi fiskal yang terbatas, tantangannya bukan lagi sekadar membelanjakan anggaran, tetapi memastikan belanja tersebut berkualitas dan tepat sasaran,” kata Dody.
Pada 2026, belanja negara di Sumbar melalui APBN ditetapkan sebesar Rp29,74 triliun, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penguatan infrastruktur. Sementara itu, APBD Sumatera Barat diproyeksikan mencapai Rp6,3 miliar dari sisi pendapatan dan Rp6,4 miliar dari sisi belanja daerah.
Dody menegaskan, percepatan belanja di awal tahun menjadi kunci agar perlambatan ekonomi seperti 2025 tidak kembali terulang.
“Komitmen kami di 2026 adalah percepatan belanja sejak awal tahun, supervisi program yang lebih ketat, dan digitalisasi pembayaran. Jangan sampai pola keterlambatan belanja seperti tahun lalu terulang kembali,” ujarnya.
