JAKARTA, SUMBARZONE.COM – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Kehadiran Gubernur Mahyeldi dalam rakor tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemulihan wilayah-wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Pulau Sumatera.
Rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera. Sejumlah menteri koordinator, menteri kabinet, kepala lembaga, serta para gubernur dari daerah terdampak turut hadir, di antaranya Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution.
Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi dengan tingkat pemulihan tercepat dibandingkan wilayah terdampak lainnya.
“Dari hasil pengecekan dan rapat dengan kepala daerah, Sumatera Barat relatif paling cepat pulih. Pemerintahan berjalan normal, RSUD beroperasi, pasokan energi dan komunikasi stabil, dan aktivitas ekonomi mulai menggeliat,” ujar Tito.
Meski demikian, Mendagri menegaskan masih terdapat sejumlah wilayah di Sumatera Barat yang membutuhkan penanganan lebih serius, khususnya pada sektor pendidikan, akses jalan, pemulihan kawasan wisata, serta daerah aliran sungai. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Mahyeldi Ansharullah melaporkan kondisi terkini penanganan pascabencana di Sumatera Barat. Ia menyebutkan, dari total 19 kabupaten dan kota di Sumbar, sebanyak 16 daerah terdampak bencana hidrometeorologi.
“Bencana yang terjadi telah berdampak pada 307.936 jiwa masyarakat Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, 264 jiwa meninggal dunia, 72 orang dinyatakan hilang, 401 orang luka-luka, dan 10.854 jiwa sempat mengungsi,” ungkap Mahyeldi.
Ia menambahkan, berdasarkan hasil kajian, total nilai kerusakan akibat bencana mencapai Rp15,63 triliun, sementara total kerugian diperkirakan sebesar Rp17,91 triliun. Dengan demikian, nilai keseluruhan dampak bencana di Sumatera Barat mencapai Rp33,55 triliun.
“Seluruh data tersebut telah kami tuangkan dalam Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan sudah kami serahkan secara resmi kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB,” kata Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, dokumen R3P tersebut menjadi gambaran komprehensif kebutuhan pascabencana di Sumatera Barat, baik dari sisi anggaran, pembagian kewenangan, maupun sektor-sektor terdampak. Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan dan dukungan lanjutan.
Ia juga menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota dalam mempercepat proses pemulihan. Mahyeldi menyebutkan, dari tenggat waktu 90 hari yang diberikan pemerintah pusat untuk penyusunan R3P, Sumbar mampu menyelesaikannya hanya dalam 18 hari.
“Ini menjadi bukti keseriusan dan kesiapan kami di daerah untuk bergerak cepat, terukur, dan bertanggung jawab dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mahyeldi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil rapat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tingkat provinsi yang dipimpin langsung Mendagri di Padang pada Selasa (13/1/2026) lalu, progres pemulihan menunjukkan hasil cukup menggembirakan. Dari 16 daerah terdampak, sebanyak 12 daerah telah berangsur pulih, sementara empat daerah masih memerlukan penanganan intensif, yakni Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan.
Rapat koordinasi Satgas tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera. Forum ini menjadi wadah konsolidasi lintas sektor untuk memastikan pemulihan berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan.
