PASAMAN | SUMBARZONE.COM – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menjelaskan alasan pembangunan jembatan dan jalan penghubung Jorong Lanai Hilir dengan Jorong Batang Kundur, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, hingga kini belum terealisasi.
Andre menegaskan, keterlambatan pembangunan tersebut bukan disebabkan oleh ketiadaan anggaran atau lambannya respons pemerintah pusat, melainkan masih adanya sejumlah persyaratan administrasi dan perizinan di tingkat daerah yang belum tuntas.
“Kami jelaskan, keterlambatan itu karena sejumlah persyaratan administrasi dan perizinan di tingkat daerah yang masih berproses, seperti dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), kesiapan lahan, serta izin pinjam pakai kawasan hutan lindung,” kata Andre Rosiade saat berada di Rao, Pasaman, Minggu (18/1/2026).
Pembangunan jembatan dan jalan penghubung tersebut sebelumnya mencuat ke perhatian publik setelah viralnya aksi seorang bidan, Dona Lubis, yang harus menyeberangi sungai untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga. Peristiwa itu mendapat perhatian Presiden RI Prabowo Subianto yang kemudian menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera menangani persoalan infrastruktur di wilayah tersebut.
Sebagai tindak lanjut instruksi Presiden, Andre Rosiade bersama Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat Elsa Putra Friandi meninjau langsung lokasi jembatan pada Rabu (13/8/2025). Rombongan menempuh perjalanan sekitar enam jam dari Kota Padang, termasuk dua jam menggunakan sepeda motor karena akses jalan yang terbatas.
Andre menjelaskan bahwa dari sisi pemerintah pusat, seluruh kebutuhan pembangunan jembatan gantung Pasaman telah siap. Anggaran melalui Kementerian PU, Direktorat Jenderal Bina Marga, serta Balai Jalan Nasional telah tersedia, termasuk desain teknis jembatan yang direncanakan menjadi akses vital penghubung dua jorong tersebut.
“Kalau dari pusat, anggaran dan desain sudah siap. Tapi ada tahapan administrasi dan perizinan yang wajib diselesaikan di daerah. Ini penting agar pembangunan tidak melanggar aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegas Andre.
Ia menambahkan, lokasi pembangunan jembatan berada di kawasan hutan lindung sehingga membutuhkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari pemerintah pusat, selain penyelesaian dokumen AMDAL dan kesiapan lahan oleh pemerintah daerah.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, Andre juga menyoroti perlunya normalisasi Sungai Batang Sumpur yang selama puluhan tahun menjadi penyebab banjir tahunan di Kabupaten Pasaman. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan akan menjadwalkan pertemuan lanjutan bersama pemerintah daerah untuk membahas dukungan anggaran dan teknis pelaksanaan.
Di sektor infrastruktur dasar lainnya, Andre mendorong Pemerintah Kabupaten Pasaman segera mengajukan proposal pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM pascabencana. Menurutnya, pemerintah pusat memiliki alokasi anggaran hingga hampir Rp2 triliun yang dapat dimanfaatkan daerah sepanjang seluruh persyaratan administrasi dipenuhi.
Sementara itu, Bupati Pasaman Welly Suheri menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Andre Rosiade terhadap pembangunan infrastruktur di daerahnya. Ia menjelaskan bahwa pembangunan jembatan gantung yang juga dikenal sebagai Jembatan Dona terkendala faktor lingkungan karena berada di kawasan hutan lindung.
“Terima kasih Pak Andre Rosiade yang sudah memperjuangkan pembangunan jalan dan jembatan ini. Kami sedang berusaha menuelesaikan AMDAL yang ternyara membutuhkan waktu enam bulan. Juga soal hutan lindung dan lainnya, kami akan usahakan segera,” kata Welly.
Welly menambahkan, proses AMDAL diperkirakan paling cepat rampung dalam waktu enam bulan dan baru dapat diselesaikan sekitar Juli 2026. Ia juga menegaskan bahwa persoalan banjir di Pasaman telah terjadi hampir setiap tahun selama sekitar 30 tahun terakhir dan membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Andre Rosiade menutup kunjungannya dengan menegaskan komitmennya untuk membantu seluruh kepala daerah di Sumatera Barat tanpa memandang latar belakang politik, demi percepatan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Ia juga menyampaikan pesan kebersamaan “Basamo mangko manjadi” sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
