SAYA TERMANGU membaca deretan berita tentang banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 6 Desember 2025 menunjukkan angka yang mencekam yaitu 883 orang meninggal dunia dan 520 orang masih hilang. Angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya ada ibu yang kehilangan anak, suami yang tidak kembali, dan keluarga yang hancur dalam sekejap.
Khusus untuk wilayah Sumatra Barat, data per 8 Desember 2025 mencatat 234 orang meninggal dunia, 95 orang hilang, dan 112 orang luka-luka. Sebanyak 247.762 jiwa terdampak langsung, dengan 20.474 jiwa harus mengungsi meninggalkan rumah mereka. Bencana ini meluas ke 16 kabupaten/kota dan 50 kecamatan.
Namun yang lebih membuat saya gelisah adalah satu pertanyaan: mengapa kita seolah terkejut? Padahal bencana ini bukan tamu yang datang tanpa undangan. Kita sendiri yang mengundangnya, menyiapkan jalannya, bahkan membukakan pintu lebar-lebar. Lalu ketika ia datang dan menghancurkan segalanya, kita menangis sambil menyebutnya “bencana alam.”
Sungguh cara yang elegan untuk melempar tanggung jawab kepada alam yang tidak bisa membela diri.Melalui tulisan ini, saya hendak membaca fenomena bencana tersebut dengan perspektif filsafat manusia, khususnya konsep homo economicus. Sebuah konsep yang saya kira dapat menjelaskan mengapa kita begitu pandai merusak, namun begitu piawai pula berpura-pura tidak tahu.
Memahami Homo Economicus
Dalam kajian filsafat manusia, homo economicus merujuk pada dimensi manusia yang menunjukkan watak individualitas sangat kuat. Segala sesuatu dilihat, dinilai, dan diperlakukan berdasarkan kalkulasi untung rugi material. Manusia dalam modus ini mengklaim dirinya rasional, tetapi rasionalitasnya terbatas pada satu hal saja: akumulasi keuntungan pribadi.Lebih jauh, homo economicus dapat terjerumus dalam kondisi yang disebut omnium contra omnes, yaitu situasi di mana manusia “memangsa” manusia lainnya demi kepentingan ekonomi. Kondisi ini bukan sekadar metafora.
Di Sumatra, kita menyaksikannya dalam bentuk yang sangat konkret setiap harinya.Saya ingin mengajak pembaca untuk memperhatikan dengan saksama. Siapa yang membabat hutan di hulu? Bukan petani kecil yang menggarap sepetak tanah untuk bertahan hidup. Mereka adalah korporasi raksasa dengan izin konsesi yang ditandatangani pejabat di ruang rapat ber-AC, ratusan kilometer dari lokasi penebangan. Siapa yang meratakan bukit untuk tambang? Bukan masyarakat adat yang telah menjaga hutan selama berabad-abad. Mereka adalah investor yang barangkali tidak pernah menginjakkan kaki di tanah yang mereka keruk. Keuntungan mengalir ke rekening di negeri antah berantah.
Tetapi ketika hujan turun dan air tidak punya tempat mengalir, siapa yang mati? Siapa yang kehilangan rumah? Siapa yang menangis di posko pengungsian?Bukan para pemegang saham. Bukan para penanda tangan izin. Yang mati dan menangis adalah 883 jiwa yang meninggal dan ratusan ribu jiwa yang terdampak, mereka yang tidak pernah menikmati keuntungan dari penghancuran itu.
Inilah wujud paling telanjang dari omnium contra omnes: yang kuat memangsa yang lemah, yang kaya menghancurkan hidup yang miskin, semua dilakukan atas nama suci “pembangunan” dan “pertumbuhan ekonomi.”
Angka yang Berbicara tentang Keserakahan
Data kerusakan infrastruktur di Sumatra Barat saja sudah cukup untuk menggambarkan skala kehancuran yang ditimbulkan. Tercatat 1.546 rumah rusak berat, 777 rumah rusak sedang, 4.785 rumah rusak ringan, dan 38.135 rumah terendam. Sebanyak 170 sekolah rusak, 148 rumah ibadah hancur, 66 fasilitas kesehatan tidak berfungsi, dan 28 kantor pemerintahan terdampak. Infrastruktur vital juga lumpuh: 172 ruas jalan rusak, 46 jembatan putus, dan 147 titik telekomunikasi terganggu. Total kerugian? Rp 1,83 triliun. Itu baru di Sumatra Barat saja. Mari kita bandingkan dengan keuntungan yang diraup dari eksploitasi hutan dan lahan selama ini. Berapa triliun yang mengalir ke kantong korporasi dari penebangan hutan di hulu? Berapa triliun dari pertambangan yang merusak bentang alam? Pertanyaannya sederhana Adalah apakah keuntungan itu sebanding dengan kerugian Rp 1,83 triliun dan 883 nyawa yang melayang?
Homo economicus tidak mampu menjawab pertanyaan ini karena ia hanya menghitung yang masuk ke kantongnya, bukan yang keluar dari kantong orang lain. Ia mampu menghitung keuntungan dari setiap hektare hutan yang dibabat, tetapi buta terhadap berapa nyawa yang akan melayang ketika hutan itu hilang. Ada lelucon pahit di kalangan aktivis lingkungan: “Hutan baru dianggap berharga setelah ditebang dan dijual.” Selama masih berdiri, hutan dianggap “lahan tidur” yang tidak produktif. Tidak ada kolom dalam neraca ekonomi untuk menghitung jasa ekosistem yang diberikan hutan yang menyimpan air, mencegah erosi, menyerap karbon, menjaga keanekaragaman hayati. Betapa nyamannya menjadi homo economicus. Ia bisa merusak sesuka hati dan menyerahkan tagihan Rp 1,83 triliun kepada masyarakat dan negara.
Dimensi Kemanusiaan yang Terabaikan
Dampak bencana tidak hanya soal angka kerugian material. Ada dimensi kemanusiaan yang jauh lebih dalam dan sering kali terabaikan dalam kalkulasi homo economicus. Bayangkan 20.474 jiwa yang harus mengungsi di Sumatera Barat. Mereka tidur di tenda darurat, makan seadanya, tidak tahu kapan bisa pulang, atau apakah masih ada rumah untuk ditinggali. Bayangkan 520 orang yang masih hilang. Keluarga mereka menunggu dalam ketidakpastian yang menyiksa, berharap kabar baik tetapi takut menerima kenyataan. Saya membayangkan wajah seorang ibu di Aceh yang kehilangan anaknya dalam banjir bandang. Wajah petani di Sumatra Utara yang sawahnya lenyap dalam sekejap. Wajah anak kecil di Sumatra Barat yang trauma menyaksikan rumahnya hanyut dibawa arus. Wajah mereka bukan angka 883 dalam laporan bencana.
Mereka adalah manusia dengan cerita, harapan, dan mimpi yang hancur dalam sekejap.Yang lebih menyakitkan, banyak dari korban ini bukanlah pelaku kerusakan lingkungan. Mereka justru adalah masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan alam secara harmonis. Pelaku sesungguhnya, yaitu korporasi dan elit yang mengeruk keuntungan dari eksploitasi, berada jauh dari lokasi bencana dan tidak merasakan dampaknya secara langsung.Di sinilah konsep omnium contra omnes menemukan maknanya yang paling tragis. Bencana menjadi mekanisme di mana konsekuensi dari keserakahan segelintir orang ditanggung oleh ratusan ribu orang yang tidak bersalah.
Kearifan Lokal yang Terpinggirkan
Menariknya, masyarakat tradisional di Sumatra sebenarnya memiliki sistem pengelolaan lingkungan yang jauh lebih bijaksana dibandingkan praktik pembangunan modern. Masyarakat Aceh mengenal ie beuna, mata air yang dijaga secara kolektif dan tidak boleh dirusak. Suku Batak memiliki aturan adat tentang hutan larangan yang sakral. Masyarakat Minang mengenal rimbo larangan, hutan lindung yang dilindungi hukum adat.
Kearifan ini lahir dari pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari alam, bukan penguasanya. Sebuah pemahaman yang sama sekali absen dalam cara pandang homo economicus. Namun kearifan ini dianggap “primitif” oleh para modernisator yang datang dengan buldoser dan excavator. Hutan adat diambil alih dengan dalih “kepentingan nasional.” Masyarakat yang menolak digusur dengan tuduhan “menghambat pembangunan.”Saya ingin bertanya: siapa yang sebenarnya bijaksana di sini? Mereka yang menjaga hutan selama ratusan tahun dan hidup aman dari bencana? Atau mereka yang membabat hutan dalam hitungan bulan lalu menanggung kerugian Rp 1,83 triliun dan ratusan nyawa melayang?
Solidaritas yang Tidak Menyentuh Akar
Setiap kali bencana terjadi, kita menyaksikan gelombang solidaritas yang mengharukan. Donasi mengalir dari berbagai penjuru. Relawan berdatangan membantu 247.762 jiwa yang terdampak. Media memberitakan kisah heroik para penyelamat. Semua ini tentu patut diapresiasi.Tetapi saya ingin mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman: bukankah semua ini hanya plester untuk luka yang terus menganga? Kita sangat pandai merespons bencana. Kita sangat buruk dalam mencegahnya. Triliunan rupiah dihabiskan untuk bantuan darurat dan rekonstruksi. Tetapi di saat yang sama, izin penebangan hutan terus terbit. Tambang baru terus dibuka. Pelanggaran tata ruang terus dibiarkan.
Homo economicus menyukai solidaritas pasca-bencana karena ia tidak perlu mengubah apa pun. Ia bisa terus merusak sambil sesekali berdonasi untuk meredakan rasa bersalah. Filantropi menjadi alat cuci citra, sementara akar masalah tidak pernah disentuh.Bukankah lebih baik mencegah 883 kematian daripada mendirikan posko evakuasi? Bukankah lebih bermartabat menjaga 45.243 rumah tetap berdiri daripada menyediakan tenda pengungsian untuk 20.474 jiwa?
Menuju Transformasi Kesadaran
Saya percaya bahwa jalan keluar dari krisis ini membutuhkan lebih dari sekadar perbaikan kebijakan atau teknologi. Yang kita butuhkan adalah transformasi kesadaran tentang siapa kita sebagai manusia dan bagaimana seharusnya kita berelasi dengan alam.Kita perlu melampaui homo economicus dan menemukan kembali dimensi kemanusiaan yang lebih utuh. Dimensi yang memahami bahwa manusia bukan penguasa alam, melainkan bagian darinya. Dimensi yang mampu melihat nilai di luar kalkulasi untung rugi material. Dimensi yang peduli pada nasib sesama dan generasi mendatang.
Transformasi ini harus dimulai dari kesadaran bahwa kritik terhadap homo economicus tidak bisa hanya diarahkan kepada korporasi dan pejabat. Ia juga harus diarahkan kepada diri kita sendiri. Setiap kali kita membeli produk tanpa peduli dari mana asalnya, kita sedang menjadi homo economicus. Setiap kali kita menuntut pertumbuhan ekonomi tanpa peduli siapa yang dikorbankan, kita sedang menjadi homo economicus.
Penutup
Bencana di Sumatera adalah cermin yang memantulkan wajah kolektif kita. Wajah yang serakah, lalai, dan pandai berkelit dari tanggung jawab. Angka 883 meninggal dan 520 hilang bukan sekadar data statistik. Mereka adalah manusia yang menjadi korban dari sistem yang dikendalikan oleh logika homo economicus.Kerugian Rp 1,83 triliun di Sumatra Barat saja sudah cukup menjadi bukti bahwa model pembangunan yang kita anut telah gagal. Pertumbuhan ekonomi yang merusak lingkungan adalah pertumbuhan yang menipu.
Kita tidak bisa terus hidup dengan hanya menghitung keuntungan tanpa memperhitungkan nyawa yang melayang.Setiap kali kita memilih untuk tidak berubah, ada 247.762 jiwa yang terdampak. Ada 20.474 jiwa yang harus mengungsi. Ada generasi mendatang yang akan mewarisi bumi lebih rusak dari yang kita terima. Apakah itu warisan yang ingin kita tinggalkan?Pilihan ada di tangan kita. Selalu ada di tangan kita.
